PERTUMBUHAN EKONOMI, POLITIK DAN PENYAKITNYA

Sebagaimana halnya pertumbuhan seorang anak dari bayi sampai dewasa, maka pada tahapan pertumbuhannya mempunyai masa rentan terhadap penyakit sesuai dengan ketahanan tubuhnya. Penyakit yang membahayakan balita bisa jadi tidak lagi membahayakan bagi anak usia remaja, tetapi di usia remaja ada ancaman penyakit lain pada usianya.

Demikian halnya pertumbuhan ekonomi, politik sebuah negara memiliki masa pertumbuhan dan juga penyakit yang menjangkitinya. Kita sebagai para pelaku ekonomi sangatlah perlu memikirkan dan mengantisipasi pada tahapan apa negara kita sekarang berada ?

Ada beberapa tahapan ekonomi yang dialami oleh negara-negara, tentunya berbeda satu dengan lainnya, tetapi sebagai gambaran umum dari masa pertumbuhan ekonomi bisa dikategorikan menjadi 3 tahapan, sebagai berikut :

1. Tahap Pemicu Pertumbuhan
Pada tahap pemicu pertumbuhan ekonomi maka pemerintah perlu menjadi pioneer dalam mengembangkan sumber-sumber daya yang dimiliki untuk mendorong ekonomi secara absolut.

Sumber daya yang perlu dikembangkan pada tahap ini bersifat skala besar yang sangat tergantung pada campur tangan pemerintah. Sektor yang perlu dikembangkan oleh negara seperti halnya minyak dan gas, infrastruktur, pertambangan dan kebutuhan publik lainnya.

Pada tahap pemicu pertumbuhan ini terbentuklah badan usaha pemerintah sebagai penyangga ekonomi untuk tumbuhnya ekonomi masyarakat. Kita mengenal perusahaan negara yang menguasai minyak dan gas, listrik, pelabuhan, transportasi kereta-api, pesawat udara, kapal laut, kendaraan umum, air minum, pupuk hingga jasa pendidikan, rumah sakit dan perhotelan.

Pada tahapan ini pemerintah sebagai penopang pertumbuhan ekonomi, dimana perusahaan negara bukanlah profit oriented tetapi lebih bersifat strategis untuk mendorong ekonomi masyarakat.

Kemampuan keuangan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendorong ekonomi skala nasional, pada tahapan perkembangan dimana keuangan pemerintah tidak lagi mencukupi maka diperlukan pinjaman pemerintah baik dari luar negeri maupun pinjaman domestik.

Pada tahapan ini akses ekonomi sangat didominasi oleh pemerintah, sehingga pejabat dan penguasa pemerintahan memiliki kehidupan ekonomi yang jauh diatas masyarakat pada umumnya, secara politik maka penguasa atau partai politik yang berkuasa akan berusaha mempertahankan kekuasaannya.

2. Tahap Privatisasi
Ketika infrastruktur sudah mulai berkembang dan mampu mendorong ekonomi masyarakat, maka peran dominan dari pemerintah mulai berkurang, selanjutnya pada tahapan ini masyarakat yang mampu berkontribusi dalam mendorong ekonomi sudah mulai bangkit.

Perusahaan-perusahaan pemerintah relatif sudah cukup gemuk dan menjadi raksasa dalam penguasaan akses ekonomi sehingga tidak efisien dan tidak lagi fleksibel dalam mengikuti perubahan ekonomi. Di sisi yang lain pertumbuhan ekonomi yang terjadi sudah melebihi kemampuan pemerintah untuk mengakomodasi seluruh keperluan pendukung ekonomi. Pada tahap ini perlu dilibatkan pelaku-pelaku dari sektor swasta yang mampu mendorong ekonomi dan penyediaan faktor pendukung ekonomi.

Pengalihan akses dari pemerintah ke pihak-pihak swasta menjadikan ekonomi lebih ekonomis, fleksibel, kompetitif dan produktif. Namun pada tahap ini sering terjadi faktor “rent-seeking” yaitu pengalihan akses ekonomi dari pemerintah ke swasta yang memiliki koneksi kuat dengan penguasa politik. Karena pengalihan akses ekonomi ini belum memiliki aturan yang jelas, belum kompetitif, juga nilai jual yang sangat menguntungkan swasta karena koneksi khusus tadi.

Pada tahap ini sering dijuluki “Crony Capitalism”, dimana bangkit pengusaha-pengusaha swasta yang memiliki akses ekonomi dominan karena koneksinya dengan penguasa politik. Seiring dengan rent-seeking ini biasa marak dengan aktifitas suap terhadap penguasa politik yang mampu memberikan akses ekonomi khusus. Bahkan kondisi yang lebih buruk bisa terjadi dimana pengusaha swasta yang sudah diberikan akses crony capitalism sebaliknya memiliki akses yang kuat untuk menentukan pejabat politik.

3. Tahap Transparansi  
Tahapan Crony Capitalism tentunya menimbulkan efek tidak fair dari proses ekonomi, sehingga pada tahap tertentu akan menimbulkan gejolak politik dan sosial dari pihak-pihak yang merasa tidak mendapatkan akses ekonomi secara fair. Pada tahap ini juga muncul kesenjangan dari pengusaha pemilik koneksi dengan pengusaha yang tidak memiliki koneksi sehingga timbul persaingan yang tidak sehat yang berujung pada gejolak.

Meningkatnya kesejahteraan sebagai akibat pertumbuhan ekonomi, membawa perbaikan pendidikan dan sosial yang melahirkan kekuatan kelas menengah yang menginginkan transparansi dan proses ekonomi yang fair, sehingga mereka menentang Crony Capitalism ini yang akan ditempuh dengan reformasi atau revolusi menentang penguasa politik yang juga sebagai pimpinan crony capitalism.

Pada era ekonomi transparansi ini, perkembangan ekonomi masyarakat sudah mulai dominan, sehingga kebutuhan penggerak ekonomi seperti infrastruktur, perusahaan-perusahaan berskala besar yang memerlukan subsidi pemerintah sudah semakin berkurang dominasinya. Pengaruh internet sangat mempercepat informasi pada era ini, sehingga kekuasaan politik yang tidak fair akan mudah dikritisi masyarakat, sekalipun terkadang penguasa politik berusaha membatasi akses informasi seperti yang dilakukan oleh pemerintah di China dan Turki, sekalipun upaya ini sangatlah sulit membendung akses informasi masyarakat.

Pada era ini masyarakat tidak menyukai lagi potikus yang sangat kaya, juga tidak menyukai para taipan yang kaya raya karena kedekatan dengan penguasa politik.  Presiden China Xi Jinping, menyuarakan tindakan “without mercy” terhadap para koruptor demi menarik simpati masyarakat dan pelaku ekonomi.

Di sisi yang lain pengusaha swasta bangkit dari sektor-sektor bukan dari minyak dan gas, tambang atau pabrik-pabrik besar yang memerlukan subsidi pemerintah, tetapi seperti di China banyak pengusaha besar bangkit di sektor internet, jasa, otomotif, retail dan keuangan.

Para tokoh politik pro pasar, anti crony dan korupsi menjadi idola dari masyarakat dan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi swasta bersaing satu dengan lainnya, sehingga efisiensi dan produktifitas semakin baik. Namun dominasi pengusaha swasta di sektor teknologi, internet, jasa keuangan dan properti yang mampu meraih akses cenderung menjadi kekuatan monopoli baru pada sektornya.

Refleksi Tahapan Ekonomi dan Politik di Indonesia

Tahapan tersebut di atas sepertinya dilewati juga dalam perjalanan pertumbuhan ekonomi negeri kita Indonesia, tidak terlepas dengan penyakit dan gejolak yang terjadi. Lebih jauh lagi pertumbuhan di setiap daerah berbeda bahkan bisa dikatakan masih timpang, demikian juga dari sisi pelaku ekonomi juga masih terjadi kesenjangan akses ekonomi, hal ini bisa menyebabkan kondisi tidak sehat.

Dalam pendekatan yang dilakukan oleh Vibiz Research untuk mengukur kelayakan investasi sebuah daerah melalui Vibiz Regional Investment Index (VRII), maka pertumbuhan ekonomi dan politik di Indonesia tersirat didalamnya meskipun tidak secara langsung.

Vibiz Regional Investment Index (VRII) menggunakan skala 1 hingga 6 untuk mengukur kelayakan investasi sebuah daerah dengan 10 parameter yang digunakan. Tentunya semakin bertumbuh sebuah negara dalam perekonomian dan politik semakin tercermin dalam VRII yang semakin baik, kalau secara sederhana kita membagi VRII menurut tiga tahap pertumbuhan, maka bila rata2 kabupaten di Indonesia berskala 1-2, kita ada pada tahap pemicu pertumbuhan, mendapat nilai 3-4 maka kabupaten itu ada pada tahap privatisasi, bila rata2 kabupaten itu mendapat nilai 5-6 maka kabupaten itu ada pada tahap transparansi.

Regulasi misalnya sebagai salah satu parameter yang digunakan dalam pengukuran VRII, memberikan makna semakin mature  pertumbuhan ekonomi dan politik sebuah negara, regulasi yang ada semakin membuat kemudahan investasi tanpa meninggalkan kepentingan publik.

Dari persepsi VRII dengan menggunakan data world bank 2014 maka Indonesia masuk ditahap transparansi awal dalam hal regulasi , rata-rata pengurusan ijin perusahaan baru di Indonesia dari survey world bank di kota-kota besar Indonesia adalah 33 hari dan ini termasuk tinggi di skala world bank yang menemukan pengurusan terbaik adalah 0,5 hari di New Zealand dan terburuk lebih dari 100 hari seperti di Kamboja, Brazil, bahkan di Equatorial Guinea – Afrika membutuhkan 186 hari untuk pendirian sebuah perusahaan baru.

Sebentar lagi kita akan memasuki pemilihan pemerintah legislatif dan eksekutif, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :
• Pemerintah perlu berperan dalam penyeimbangan akses ekonomi, transparansi dan regulasi. Penguasaan akses yang tidak fair dan cenderung monopoli perlu dibuka salurannya pada para pelaku lainnya supaya terjadi keseimbangan dan kompetisi yang sehat.

• Ketimpangan ekonomi regional perlu diatasi dengan membuka akses ekonomi dan pembangunan sosial. Kesenjangan pada tahap tertentu masih bisa dilakukan penyeimbangan, tetapi bila terlalu jauh ketimpangannya bisa menimbulkan gejolak sosial.

images13• Pada era transparansi global, maka persaingan akses ekonomi bukan lagi lokal, tetapi pemerintah perlu mendukung para pelaku ekonomi untuk mendapatkan akses global. Sebagaimana pemerintah memicu ekonomi dengan menjadi pioneer maka sekarang dibutuhkan peran pemerintah menjadi pioneer untuk membuka akses global bagi para pelaku ekonomi.

• Pembangunan menuju persaingan global juga perlu disiapkan, baik dalam hal pembenahan akses teknologi, pendidikan, keragaman instrument keuangan, penyediaan pasar atau bursa yang memiliki akses global perlu menjadi prioritas pemerintah.

• Masyarakat bukan hanya menjadi pelaku ekonomi tetapi juga menjadi penikmat ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi juga merupakan pembangunan sosial, budaya dan kesejahteraan masyarakat.