Korsel Izinkan Perusahaan Umum Jalankan Perbankan Online

SEOUL–Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan (FSC) mengizinkan institusi nonkeuangan untuk menjalankan layanan perbankan online sebagai upaya mendorong pemilik laman bisnis, seperti Samsung dan Naver untuk ikut mengembangkan bisnis keuangan.

Topik kepemilikan jasa perbankan online kini jadi salah satu agenda utama dalam diskusi internal FSC. Padahal sebelumnya, perusahaan nonkeuangan dilarang memiliki lebih dari empat persen saham di bank komersial.

”Kepemilikan layanan internet banking  jadi salah satu isu utama yang akan kami bahas untuk menentukan aturannya,” kata Direktur FSC, Jeon Yo-seop, seperti dikutip Korea Times, Rabu (28/1).

Jeon mengatakan, aturan akan diterbitkan setelah dengar pendapat dari industri pada April mendatang. FSC sendiri akan mengumumkan modelinternet banking nasional pada Juni mendatang.

Pengamat mengatakan, dengan perubahan regulasi itu, konglomerat nasional seperti Samsung, Hyundai dan LG akan bisa memiliki layanan internet banking sendiri. Sementara operator laman seperti Naver dan Daum Kakao akan menembus pasar dengan cepat menggunakan platform mereka.

”Sebelumnya kami dilarang untuk masuk industri keuangan. Dengan perubahan aturan, kami bisa saja mempertimbangkan untuk bergabung dalam bisnis ini,” kata juru bicara Naver, Lee Seung-jin.

Agar transaksi online lebih mudah, FSC tidak akan memaksa perusahaan keuangan untuk sistem identifikasi tersertifikasi lagi. Perusahaan akan dibolehkan menggunakan sistem identifikasi nasabah sendiri.

Pemerintah juga akan mendorong pengumpulan dana masyarakat melalui internet untuk pembiayaan perusahaan ventura.

Kondisi Perbankan Indonesia Terkini; NPL Tertinggi Pada Sektor Konstruksi

Analisa Trading – Baru-baru ini Bank Indonesia melaporkan stabilitas sistem keuangan yang berupa likuiditas dan juga risiko kredit perbankan. Dalam laporan tersebut BI menyatakan likuiditas dan risiko kredit perbankan masih terkendali hingga akhir tahun ini. Risiko likuiditas perbankan masih terjaga oleh aliran masuk uang kartal pasca lebaran dan mulai ekspansifnya keuangan Pemerintah.

Kondisi sistem keuangan kita menurut Bank Indonesia stabil terutama dari batas amannya posisi CAR dan NPL di industri perbankan. Bahkan dengan melakukan stress test berupa skenario pelambatan pertumbuhan kredit menjadi 17%, pembalikan modal dan kenaikan harga BBM, rasio likuiditas perbankan di 2014 diperkirakan juga masih di atas batas aman.

Namun perlu dicermati jika melihat dari risiko kredit perbankan, yang terjadi peningkatan NPL pada beberapa sektor seperti sektor konstruksi, pertambangan, perdagangan, dan jasa sosial. Dari 4 sektor tersebut jumlah NPL terbesar pada kenaikan terbesar pada sektor konstruksi tercatat sebesar 4,43% atau naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 4,24%. Dan untuk kenaikan bulanan terbesar ada pada  sektor pertambangan yang NPL tercatat sebesar 3,09% dibandingkan bulan sebelumnya 2,49%.

Menurut Alfred Pakasi, CEO Vibiz Consulting , kenaikan NPL pada 4 sektor tersebut  perlu jadi perhatian karena dalam pemerintahan baru yang mendekat ini sektor yang hendak digenjot antara lain adalah infrastruktur dengan aktivitas konstruksi akan masuk ke dalamnya. Jadi perlu didalami penyebab peningkatan NPL dalam sektor tersebut, supaya jangan menjadi penghambat program pembangunan berikutnya ini.

“Kalau sektor pertambangan ada peningkatan kredit bermasalah dapat dipahami itu sehubungan dengan kondisi ekonomi dan pasar global yang melemah. Akan tetapi, kalau sektor perdagangan meningkat kredit bermasalahnya, ini perlu lebih serius dianalisis. Masalahnya ini sektor yang harusnya dalam kondisi baik mengingat pertumbuhan ekonomi domestik dan populasi penduduk yang besar.” demikian menurut pendapat Alfred.

Secara industri sektor perdagangan ini tidak seharusnya mengalami peningkatan NPL.Ada masalah apa di sini? Apakah perbankan mulai kurang prudent dalam mengalokasikan kredit nya ke sektor ini? Apakah persaingan perbankan yang terlalu ketat menghambat di sini?

Hal lain perlu diwaspadai juga adalah dengan melambatnya pertumbuhan dana pihak ketiga. Sementara dewasa ini perbankan sedang mau gencarnya melepas kredit pasca periode ketidakpastian politik pada masa pemilu. Jangan nanti menjadi tidak sinkron antara target pembangunan kabinet baru yang ingin menancap gas dengan kondisi pasar keuangan yang tidak mendukung.

Selain itu BI juga melaporkan perkembangan dana pihak ketiga (DPK) perbankan bulan  Juli 2014 melambat menjadi 11,36% dari 13,63% di bulan sebelumnya. Namun BI beranggapan perlambatan pertumbuhan DPK ini diperkirakan hanya bersifat sementara sejalan dengan tingginya permintaan uang kartal di periode lebaran dan diperkirakan akan kembali meningkat hingga akhir tahun searah dengan ekspansi Pemerintah yang terus meningkat.

Dengan membaiknya kondisi likuiditas bulan Juli lalu, beberapa bank besar sudah menurunkan suku bunga simpanannya di bulan Agustus 2014. Kondisi ini diharapkan berlanjut hingga persaingan DPK yang sempat terjadi di beberapa periode sebelumnya semakin berkurang. (VN)

Kebutuhan Konsultan Perbankan Syariah Masih Banyak Dibutuhkan Indonesia

Analisa Trading – Beberapa tahun terakhir di Indonesia banyak bermunculan layanan bank syariah di industri perbankan. Namun, konsultan bank syariah untuk menjembatani antara nasabah dan bank dinilai sangat kurang.

Masih banyak kekurangan konsultan bank syariah, yang benar-benar paham dengan apa itu bank syariah, termasuk mengerti dengan hukum dan cara menjalaninya, demikian ungkap Rektor Institut Perbanas Prof. Marsudi Wahyu Kisworo, seusai mewisuda ratusan mahasiswanya di Jakarta.

Menurut Marsudi, konsultan khusus bidang perbankan syariah sangat diperlukan, agar nasabah atau pihak bank sendiri jadi paham, dan tenang dalam melakukan transaksi.

Untuk mengisi kebutuhan tersebut, katanya, Institut Perbanas sedang menyiapkan program khusus perbankan syariah. “Insya Allah pada Agustus tahun ini sudah siap, dan ada mahasiswanya,” ujar Marsudi.

Dia menuturkan di kampusnya itu nanti akan berdiri Pusat Perbankan dan Keuangan Syariah. Sedangkan bahan ajar untuk perbankan biasan dengan perbankan syariah berbeda. Oleh karena itu perlu dibentuk program tersendiri.

Dalam program perbankan dan keuangan syariah nanti, lanjutnya, jurusan spesialnya juga ada beberapa pilihan. Diantaranya akuntansi syariah, perpajakan syariah, perbankan syariah, dan lainnya.

Dia mengatakan nanti para sarjana perbankan dan keuangan syariah ini bisa menjadi pakar di bidang pengelolaan zakat secara syariah. Dana zakat yang tekumpul bisa dikelola dengan baik secara syariah.

“Mereka juga bisa menjadi mediator antara nasabah dan bank. Juga memberi pelatihan pada nasabah bagaimana mengelola pinjaman dari bank secara syariah,” ungkapnya. (FC)