OJK MENDORONG PEMDA MENERBITKAN OBLIGASI

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk bisa dan berani mengambil keputusan melakukan penerbitan obligasi. Sebab, peraturan mengenai penerbitan obligasi bagi pemda sudah mempunyai dasar hukum, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan bahwa hingga sekarang belum ada pemda yang akan menerbitkan obligasi.

“Peraturannya sudah lama. Secara resmi belum ada, tetapi sudah ada yang mulai bicara dan menjajaki untuk menerbitkan obligasi daerah,” katanya saat ditemui dalam acara OJK Dialog Series II di Pullman Hotel, Jakarta.

Lebih jauh, Nurhaida mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih ada beberapa isu yang menggantung untuk diselesaikan. Di antaranya, penentuan profesional yang akan mengisi prospektus. Selain itu, ada ketentuan dari sisi auditor dan kewajiban sebagai anggota di pasar modal.

“Ada beberapa hal atau isu yang masih menggantung yang belum terselesaikan dalam artian ada ketentuan tentang, misalnya, profesional yang mengisi prospektus. Kemudian, bisa dari sisi auditor, dari sisi profesional pasar modal lainnya. Nah, ini sebetulnya hal yang perlu dibahas lebih lanjut kemudian dicari solusinya. Karena pada dasarnya UU tentang obligasi daerah sudah ada. Jadi, pada dasarnya kita ingin mulai atau ada pencetak pertama obligasi daerah. Nah, ini sedang kita bahas terhadap penerbitan obligasi daerah,” jelasnya.

bursa

Penggunaan obligasi, jelas Nurhaida, sangat baik untuk menjadi salah satu metode pembiayaan proyek daerah. Ia mencontohkan pemda bisa mengeluarkan obligasi untuk pembiayaan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol. Pasalnya, keuntungan dari penerbitan obligasi ini bisa digunakan untuk pembayaran bunga maupun pembayaran obligasi pada saat jatuh tempo.

“Jadi, pada dasarnya, kalau ada proyek yang visible bisa didanai oleh obligasi daerah karena nanti diharapkan return dari proyek tersebut akan digunakan untuk pembayaran kupon atau pembayaran obligasi pada saat jatuh tempo. Hanya memang betul bahwa pada saat terjadi default itu memang jatuhnya harus ke APBD atau dalam hal ini mungkin ke APBN,” pungkasnya.

Obligasi daerah sendiri merupakan hal yang menjadi perhatian OJK karena selama ini tidak ada produk dari obligasi yang dikeluarkan Pemda. Padahal, dana ini dapat digunakan untuk infrastruktur pembangunan desa.

“Karena itu, kami fokus memperbaiki infrastruktur keuangan dan cara yang kami lakukan adalah dengan memperbaiki kemudahan dan memberikan sosialisasi mengenai manfaat instrumen keuangan tersebut bagi pembangunan daerah,” sambung Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto dalam kesempatan yang sama.