OJK KALTENG LAYANI KONSUMEN DENGAN FITUR “TRACEABLE” DAN “TRACKABLE”

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah sejak dibentuk 2013 telah melayani sekitar 31.555 konsumen terdiri dari 4.244 penyampaian informasi, 24.191 pertanyaan dan 3.118 pengaduan.

“Banyaknya layanan yang telah diberikan layanan konsumen keungan terintegrasi ini bukti bahwa masyarakat memberikan respon positif dan memahami keberadaannya,” kata Kepala Perwakilan OJK Kalteng Iwan M Ridwan di Palangka Raya, Selasa (3/2/2015).

Dia menyadari masyarakat masih belum sepenuhnya memahami bentuk dan kelengkapan data saat menyampaikan pengaduan. Alhasil, banyak pengaduan yang sulit ditindaklanjuti.

Dari 3.118 pengaduan diterima OJK Kalteng, hanya 346 memenuhi syarat dengan rincian 314 termasuk 30 lainnya telah diselesaikan dan ditindaklanjuti pembayaran PUJK sebesar Rp 4.334 Miliar dari total tuntutan finansial Pelapor sebesar Rp 5.389 Miliar atau 80,53 persen.

Ridwan mengatakan layanan konsumen yang disediakan OJK adalah fasilitas Financial Costumer Care (FCC) dengan nomor kontak (kode area) 1-500-655, yang memanfaatkan teknologi terbaru yang mampu memberikan fasilitas traceable dan trackable.

“Fitur traceable adalah fitur yang dapat diakses dan dimanfaatkan Pelaku Usaha Jasa Keungan (PUJK) mengetahui atau mengambil alih pengaduan konsumen kepada lembaga yang diupayakan penyelesaiannya,” katanya.

Kepala Perwakilan OJK Kalteng mengatakan tracable merupakan fitur yang dapat dikases oleh Konsumen (sebagai Pelapor) untuk mengetahui status perkembangan pengaduan yang disampaikannya kepada OJK. Beberapa otoritas pengawas dari berbagai negara, yakni Bank Negara Malaysia berkesempatan mengunjungi FCC untuk belajar dari OJK sistem tersebut.

Meningkatkan kualitas knowledge management dan SDM dalam pengelolaan FCC yang bertepatan dengan 2 tahun beroperasinya Layanan Konsumen OJK, OJK meluncurkan tag-line SIGAP yang merupakan singkatan dari Santun, Informatif, tanggap dan Profesional.

“Ini menandai komitemen OJK melayani lebih baik kepada masyarakat dan Konsumen Keungan mewujudkan perlindungan konsumen secara berkesimbangan dengan tumbuh dan sehatnya industri keuangan di Indonesia, Khususnya Kalteng,” katanya.

Sebagai bentuk apresiasi OJK Kalteng terhadap respon masyarakat Kalteng, pihaknya pun meluncurkan program SIGAP atau Santun, Informatif, Tanggap dan Profesional. “Program tersebut sebagai upaya lebih mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat yang memiliki masalah terkait keuangan,” kata dia

Cara OJK Ajak Perusahaan Agar Menerbitkan Obligasi

Menyusul sukses seri pertama pada 2013, round table Asiamoney-CIMB ASEAN Domestic Bond Markets Round Table series kedua yang kali ini berlangsung di Indonesia, mengambil tema “Broadening Issuer and Investor Base of Indonesian Bond Market”.

Rangkaian konferensi tersebut merupakan ajang yang diselenggarakan bersama oleh CIMB Group dan Asiamoney di seluruh wilayah ASEAN. Dari ajang tersebut pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin meningkatkan pasar Obligasi.

“OJK akan mengupayakan kondisi pasar yang ideal sehingga perusahaan tertarik untuk menerbitkan obligasi,” ujar Wakil Komisioner Bidang pengawasan pasar modal OJK Sarjito dalam keterangan tertulis,

Prioritas OJK adalah menyederhanakan proses penawaran umum yang sekarang ini mewajibkan emiten untuk menyampaikan kembali dokumen registrasi setiap kali menerbitkan obligasi. OJK juga akan menerapkan skema shelf registration untuk penerbitan efek. “Dengan skema tersebut, emiten cukup menyampaikan surat pendaftaran satu kali untuk beberapa kali emisi untuk jangka waktu tertentu,” ujarnya.

Ditambahkannya bahwa OJK telah menetapkan SMO-PMO proyek pasar obligasi untuk 2014 hingga 2016, yang melibatkan lembaga lain seperti Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, badan regulasi mandiri atau SRO (self-regulatory organization) dan Penilai Harga Efek Indonesia atau IBPA (Indonesia Bond Pricing Agency).

Di bawah proyek tersebut akan dijalankan lima program pokok, di antaranya pengembangan platform perdagangan elektronik, harmonisasi peraturan, pengawasan dan kebijakan perpajakan.

“Selain itu, perjanjian Global Master Repo Agreement (GMRA) yang berlaku di seluruh dunia juga akan diterapkan di Indonesia. OJK telah membentuk tim khusus untuk mempersiapkan GMRA Indonesia Annexes, dan ketentuan yang tercakup dalam aneks ini dapat mengakomodasi semua produk efek selain obligasi pemerintah. OJK juga akan menetapkan regulasi mandiri dengan merujuk kepada GMRA Indonesia Annexes,” jelasnya mengakhiri sambutan.

Dalam acara itu, Harry Supoyo, Country Head, PT CIMB Securities Indonesia, menyampaikan bahwa pasar obligasi di Indonesia akan berkembang pesat karena ditunjang kuatnya likuiditas dalam negeri maupun kesinambungan permintaan dari lembaga pendanaan dalam negeri dan regional.

“Tingginya permintaan dari investor membuat kami yakin bahwa perusahaan di Indonesia akan menerbitkan lebih banyak obligasi rupiah tahun ini, dan mereka pun bisa menarik masuk dana dari pasar obligasi dengan mata uang setempat di negara-negara ASEAN dengan dukungan kuat active cross-currency interest rate swap market di kawasan ini,” tambahnya