OJK KALTENG LAYANI KONSUMEN DENGAN FITUR “TRACEABLE” DAN “TRACKABLE”

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah sejak dibentuk 2013 telah melayani sekitar 31.555 konsumen terdiri dari 4.244 penyampaian informasi, 24.191 pertanyaan dan 3.118 pengaduan.

“Banyaknya layanan yang telah diberikan layanan konsumen keungan terintegrasi ini bukti bahwa masyarakat memberikan respon positif dan memahami keberadaannya,” kata Kepala Perwakilan OJK Kalteng Iwan M Ridwan di Palangka Raya, Selasa (3/2/2015).

Dia menyadari masyarakat masih belum sepenuhnya memahami bentuk dan kelengkapan data saat menyampaikan pengaduan. Alhasil, banyak pengaduan yang sulit ditindaklanjuti.

Dari 3.118 pengaduan diterima OJK Kalteng, hanya 346 memenuhi syarat dengan rincian 314 termasuk 30 lainnya telah diselesaikan dan ditindaklanjuti pembayaran PUJK sebesar Rp 4.334 Miliar dari total tuntutan finansial Pelapor sebesar Rp 5.389 Miliar atau 80,53 persen.

Ridwan mengatakan layanan konsumen yang disediakan OJK adalah fasilitas Financial Costumer Care (FCC) dengan nomor kontak (kode area) 1-500-655, yang memanfaatkan teknologi terbaru yang mampu memberikan fasilitas traceable dan trackable.

“Fitur traceable adalah fitur yang dapat diakses dan dimanfaatkan Pelaku Usaha Jasa Keungan (PUJK) mengetahui atau mengambil alih pengaduan konsumen kepada lembaga yang diupayakan penyelesaiannya,” katanya.

Kepala Perwakilan OJK Kalteng mengatakan tracable merupakan fitur yang dapat dikases oleh Konsumen (sebagai Pelapor) untuk mengetahui status perkembangan pengaduan yang disampaikannya kepada OJK. Beberapa otoritas pengawas dari berbagai negara, yakni Bank Negara Malaysia berkesempatan mengunjungi FCC untuk belajar dari OJK sistem tersebut.

Meningkatkan kualitas knowledge management dan SDM dalam pengelolaan FCC yang bertepatan dengan 2 tahun beroperasinya Layanan Konsumen OJK, OJK meluncurkan tag-line SIGAP yang merupakan singkatan dari Santun, Informatif, tanggap dan Profesional.

“Ini menandai komitemen OJK melayani lebih baik kepada masyarakat dan Konsumen Keungan mewujudkan perlindungan konsumen secara berkesimbangan dengan tumbuh dan sehatnya industri keuangan di Indonesia, Khususnya Kalteng,” katanya.

Sebagai bentuk apresiasi OJK Kalteng terhadap respon masyarakat Kalteng, pihaknya pun meluncurkan program SIGAP atau Santun, Informatif, Tanggap dan Profesional. “Program tersebut sebagai upaya lebih mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat yang memiliki masalah terkait keuangan,” kata dia

Dampak OJK Hanya Menambah Beban Pungutan

Analisa Trading – Sudah setengah tahun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi industri perbankan, akan tetapi Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) menilai belum merasakan dampak, kecuali dibebankan pungutan.

Ketua Perbanas mengatakan sektor perbankan menyumbang nilai pungutan yang paling besar, karena jumlah aset industri perbankan hampir mencapai Rp4.773 triliun hingga Desember 2013.

Pungutan yang disumbang industri perbankan mencapai Rp2,23 triliun dan itu menjadi beban bagi bank yang dilimpahkan ke nasabah.

Padahal sebelumnya, ketika industri perbankan diawasi oleh Bank Indonesia, bank-bank tidak dikenakan pungutan dalam pengawasan. Namun, Sigit menuturkan enam bulan OJK mengawasi bank, manfaatnya belum terasa karena masih dalam proses transisi.

Selain itu, ada hal lain yang dikritisi Sigit tentang pungutan yakni jikalau pungutan yang dikumpulkan oleh OJK tidak habis digunakan untuk kegiatan lembaga pengawas sektor keuangan tersebut, maka dana tersebut masuk ke kas negara.

Saya kira, peraturan ini perlu dikoreksi. Kalau pungutan tersebut tidak habis digunakan, maka dalam pengutan selanjutnya seharusnya berkurang.

Jika sisa pungutan itu masuk dalam kas negara, maka OJK akan berusaha menghabiskan dana pungutan tesebut. Sigit menegaskan agar dana pungutan tersebut harus diawasi oleh publik. (FC)

GUBERNUR BI RESMIKAN PELUNCURAN MARKET CODE OF CONDUCT

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meresmikan peluncuran Market Code of Conduct (CoC) yang telah diterbitkan dan diserahkan oleh Indonesia Foreign Exchange Market Committee (Indonesia FEMC) sebagai acuan dalam bertransaksi di pasar keuangan.

“Saya sangat bersyukur, market code of conduct ini bisa terwujud dalam waktu dekat. Ini karya komite yang pada Agustus lalu dibentuk. Dengan terbitnya market code of conduct ini akan menjadi acuan transaksi di pasar keuangan dan juga akan meningkatkan kredibilitas pasar keuangan Indonesia baik secara regional dan global serta membantu upaya pendalaman pasar keuangan di Tanah Air,” ujar Agus saat peluncuran CoC di Gedung BI, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Penyerahan CoC itu sendiri merupakan wujud kesepakatan para pelaku pasar kepada otoritas untuk turut serta membangun pasar keuangan Indonesia yang kredibel, resilien, terjaga stabilitasnya, terus berkembang, dan kondusif untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, serta mampu bersaing di pasar internasional.

Acuan tersebut merupakan panduan berperilaku dan bertindak bagi setiap pelaku pasar dalam bertransaksi di pasar keuangan domestik. CoC ini bertujuan untuk mengatur perilaku serta meningkatkan disiplin dan integritas pelaku pasar di pasar keuangan di Indonesia yang mencakup manajemen senior, manajemen, dandealers yang terlibat transaksi keuangan secara langsung secara harian.

“Acuan ini juga memberikan landasan tentang bagaimana pelaku pasar berperilaku terutama yang bersifatover the counter (OTC) yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebiasaan yang berlaku di pasar keuangan internasional. Indonesia FEMC menerbitkan panduan ini setelah melalui diskusi intens yang dilakukan bersama tim pendalaman pasar dari otoritas,” kata Ketua Indonesia FEMC Panji Irawan.

Dengan adanya CoC, lanjut Panji, diharapkan akan membantu pelaku pasar untuk memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait pasar keuangan di Indonesia serta mematuhi aturan tersebut dengan didukung standar integritas serta profesionalisme yang tinggi sesuai dengan best market practicesyang ada dalam bertransaksi di pasar keuangan.

“Para pelaku pasar pun diharapkan dapat menjiwai dasar-dasar dan prinsip-prinsip perilaku dalam CoC ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (tersirat),” ujar Panji.

FEMC yang beranggotakan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perwakilan bank dan perwakilan asosiasi, diresmikan oleh Gubernur Bank Indonesia pada 1 April 2014. Pembentukan komite ini dilatarbelakangi pentingnya komunikasi dan koordinasi antara regulator dengan pelaku pasar, termasuk asosiasi yang terkait dengan pasar keuangan.

Visi Indonesia FEMC adalah membangun pasar keuangan Indonesia yang kredibel, resilien, terjaga stabilitasnya, terus berkembang dan kondusif untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, serta mampu bersaing di pasar internasional

Cara OJK Ajak Perusahaan Agar Menerbitkan Obligasi

Menyusul sukses seri pertama pada 2013, round table Asiamoney-CIMB ASEAN Domestic Bond Markets Round Table series kedua yang kali ini berlangsung di Indonesia, mengambil tema “Broadening Issuer and Investor Base of Indonesian Bond Market”.

Rangkaian konferensi tersebut merupakan ajang yang diselenggarakan bersama oleh CIMB Group dan Asiamoney di seluruh wilayah ASEAN. Dari ajang tersebut pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin meningkatkan pasar Obligasi.

“OJK akan mengupayakan kondisi pasar yang ideal sehingga perusahaan tertarik untuk menerbitkan obligasi,” ujar Wakil Komisioner Bidang pengawasan pasar modal OJK Sarjito dalam keterangan tertulis,

Prioritas OJK adalah menyederhanakan proses penawaran umum yang sekarang ini mewajibkan emiten untuk menyampaikan kembali dokumen registrasi setiap kali menerbitkan obligasi. OJK juga akan menerapkan skema shelf registration untuk penerbitan efek. “Dengan skema tersebut, emiten cukup menyampaikan surat pendaftaran satu kali untuk beberapa kali emisi untuk jangka waktu tertentu,” ujarnya.

Ditambahkannya bahwa OJK telah menetapkan SMO-PMO proyek pasar obligasi untuk 2014 hingga 2016, yang melibatkan lembaga lain seperti Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, badan regulasi mandiri atau SRO (self-regulatory organization) dan Penilai Harga Efek Indonesia atau IBPA (Indonesia Bond Pricing Agency).

Di bawah proyek tersebut akan dijalankan lima program pokok, di antaranya pengembangan platform perdagangan elektronik, harmonisasi peraturan, pengawasan dan kebijakan perpajakan.

“Selain itu, perjanjian Global Master Repo Agreement (GMRA) yang berlaku di seluruh dunia juga akan diterapkan di Indonesia. OJK telah membentuk tim khusus untuk mempersiapkan GMRA Indonesia Annexes, dan ketentuan yang tercakup dalam aneks ini dapat mengakomodasi semua produk efek selain obligasi pemerintah. OJK juga akan menetapkan regulasi mandiri dengan merujuk kepada GMRA Indonesia Annexes,” jelasnya mengakhiri sambutan.

Dalam acara itu, Harry Supoyo, Country Head, PT CIMB Securities Indonesia, menyampaikan bahwa pasar obligasi di Indonesia akan berkembang pesat karena ditunjang kuatnya likuiditas dalam negeri maupun kesinambungan permintaan dari lembaga pendanaan dalam negeri dan regional.

“Tingginya permintaan dari investor membuat kami yakin bahwa perusahaan di Indonesia akan menerbitkan lebih banyak obligasi rupiah tahun ini, dan mereka pun bisa menarik masuk dana dari pasar obligasi dengan mata uang setempat di negara-negara ASEAN dengan dukungan kuat active cross-currency interest rate swap market di kawasan ini,” tambahnya

OJK MENDORONG PEMDA MENERBITKAN OBLIGASI

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk bisa dan berani mengambil keputusan melakukan penerbitan obligasi. Sebab, peraturan mengenai penerbitan obligasi bagi pemda sudah mempunyai dasar hukum, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan bahwa hingga sekarang belum ada pemda yang akan menerbitkan obligasi.

“Peraturannya sudah lama. Secara resmi belum ada, tetapi sudah ada yang mulai bicara dan menjajaki untuk menerbitkan obligasi daerah,” katanya saat ditemui dalam acara OJK Dialog Series II di Pullman Hotel, Jakarta.

Lebih jauh, Nurhaida mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih ada beberapa isu yang menggantung untuk diselesaikan. Di antaranya, penentuan profesional yang akan mengisi prospektus. Selain itu, ada ketentuan dari sisi auditor dan kewajiban sebagai anggota di pasar modal.

“Ada beberapa hal atau isu yang masih menggantung yang belum terselesaikan dalam artian ada ketentuan tentang, misalnya, profesional yang mengisi prospektus. Kemudian, bisa dari sisi auditor, dari sisi profesional pasar modal lainnya. Nah, ini sebetulnya hal yang perlu dibahas lebih lanjut kemudian dicari solusinya. Karena pada dasarnya UU tentang obligasi daerah sudah ada. Jadi, pada dasarnya kita ingin mulai atau ada pencetak pertama obligasi daerah. Nah, ini sedang kita bahas terhadap penerbitan obligasi daerah,” jelasnya.

bursa

Penggunaan obligasi, jelas Nurhaida, sangat baik untuk menjadi salah satu metode pembiayaan proyek daerah. Ia mencontohkan pemda bisa mengeluarkan obligasi untuk pembiayaan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol. Pasalnya, keuntungan dari penerbitan obligasi ini bisa digunakan untuk pembayaran bunga maupun pembayaran obligasi pada saat jatuh tempo.

“Jadi, pada dasarnya, kalau ada proyek yang visible bisa didanai oleh obligasi daerah karena nanti diharapkan return dari proyek tersebut akan digunakan untuk pembayaran kupon atau pembayaran obligasi pada saat jatuh tempo. Hanya memang betul bahwa pada saat terjadi default itu memang jatuhnya harus ke APBD atau dalam hal ini mungkin ke APBN,” pungkasnya.

Obligasi daerah sendiri merupakan hal yang menjadi perhatian OJK karena selama ini tidak ada produk dari obligasi yang dikeluarkan Pemda. Padahal, dana ini dapat digunakan untuk infrastruktur pembangunan desa.

“Karena itu, kami fokus memperbaiki infrastruktur keuangan dan cara yang kami lakukan adalah dengan memperbaiki kemudahan dan memberikan sosialisasi mengenai manfaat instrumen keuangan tersebut bagi pembangunan daerah,” sambung Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto dalam kesempatan yang sama.