Peraturan BI : Operasi Moneter Syariah

​Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 Tentang Operasi Moneter Syariah

 Ringkasan :
1.     PBI ini dikeluarkan untuk meningkatkan efektivitas Operasi Moneter Syariah (OMS)  dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perkembangan ekonomi, keuangan, dan moneter. Peningkatan efektivitas pengaturan OMS dilakukan dengan cara  menggabungkan pengaturan pada PBI tentangSertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) ke dalam PBI tentang OMS. Di dalam PBI ini diatur juga pengelolaan likuiditas dan pengayaan instrumen operasi moneter syariah guna mendukung pengembangan pasar valuta asing domestik dan pencapaian sasaran operasional kebijakan moneter.
2.     Substansi yang diatur di PBI tentang OMS ini pada dasarnya merupakan  penggabungan substansi di PBI tentang OMS dan PBI tentang SBIS, dan juga penambahan instrumen Term Deposit (TD) Syariah dalam valas, dengan beberapa penyesuaian pengaturan antara lain:
a.       Pengaturan penyebutan sistem secara umum yaitu sistem di Bank Indonesia.
b.       Penghapusan jual beli SBIS sebagai instrumen OPT Syariah.
c.       Penyesuaian pelaksanaan OPT Syariah dan menambah pengaturan lelang fixed rate tender danvariable rate tender.
d.       Pengaturan bahwa standing facilities syariah dilaksanakan setiap hari kerja.
e.       Fleksibilitas pada penjelasan PBI atas pengaturan SBIS yang dapat diagunkan kepada BI.
f.        Menghapus perseorangan sebagai peserta OMS.
g.       Penambahan klausul bahwa tujuan OMS untuk mencapai target operasional kebijakan moneter didukung dengan pengelolaan likuiditas di pasar valas.
h.       Penambahan instrumen TD Syariah dalam valas sebagai salah satu instrumen OPT dan pengaturan bahwa  TD Syariah dalam valas dapat dilakukan early redemption dan dapat menjadi pengurang Posisi Devisa Neto (PDN).
i.        Pengaturan kewajiban peserta OMS memiliki rekening giro valas di BI dalam hal  mengikuti transaksi OPT syariah dalam valas dan kewajiban menyediakan dana yang cukup untuk transfer ke rekening BI di bank koresponden.
j.        Pengaturan sanksi atas batalnya transaksi akibat gagal setelmen transaksi OPT Syariah dalam valas.
k.       Ketentuan penutup yang mencabut PBI tentang OMS dan PBI tentang SBIS yang saat ini berlaku, dan pengaturan bahwa ketentuan pelaksanaan dari kedua PBI yang dicabut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PBI tentang OMS yang baru.

bank