Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen Paling Cepat Dicapai pada 2016

Analisa Trading – Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyatakan pertumbuhan ekonomi 7 persen, paling cepat dapat direalisasikan pada 2016.
menkeu
Menurut dia, dalam kondisi ekonomi global yang terintegrasi saat ini, ada dua syarat bagi negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Pertama, kata Bambang, tidak ada mini krisis yang sifatnya global. Dia mengatakan, pada 2008 Indonesia juga ingin terus tumbuh tinggi. Namun, ada krisis menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat.

“Syarat kedua, karena kita terpengaruh global, maka kita harus perkuat fundamental ekonomi,” imbuh dia, Kamis (18/12/2014).

Selain itu, kapitalisasi modal perbankan perlu diperkuat dan dana pihak ketiga harus digenjot. Dengan begitu, negara tidak perlu mencari pembiayaan dari luar negeri untuk mendanai pembangunan. Di sisi lain, segala macam defisit neraca harus dikurangi.

“Kenapa paling cepat 2016? Karena kita tahu 2015 ini awal penerapan kebijakan ekonomi Amerika,” kata Bambang.

Dia menambahkan, jika reformasi struktural berjalan maka pertumbuhan ekonomi tahun depan masih optimis bisa dicapai di level 5,8 persen. Kemudian, jika 2015 berjalan mulus, belanja bisa menyerap tenaga kerja, dan investasi masuk dengan lancar, maka sangat dimungkinkan pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi dari 2015.

“Kalau mau cepat (kerjanya), perkiraannya 2016. Kalaupun belum tercapai mudah-mudahan itu sudah dekat 7 persen,” pungkas Bambang.

 

sumber: bisniskeuangan.kompas.com

Newmont Tak Cabut Gugatan, Pemerintah Siapkan Langkah Tegas


Analisa Trading – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Chairul Tanjung memastikan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) akan merugi jika tidak mencabut gugatannya ke arbitrase. Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah hukum tegas.

“Pemerintah akan mengambil sikap tegas. Persiapan sudah dilakukan oleh Pemerintah termasuk koordinasi antara kementerian terkait langkah hukum. Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah tegas dan hukum yang tinggi yang bisa merugikan Newmont,” ungkap Chairul dalam konferensi pers usai rapat koordinasi Minera, di Kantor Kemenko Bidang Perkonomian, Jakarta, Senin (7/7/2014).

Chairul menuturkan, Pemerintah Indonesia menyesalkan langkah PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) melakukan pendaftaran gugatan arbitrase. Hal tersebut dikarenakan selama ini perundingan masih berjalan.

Dia menambahkan, Pemerintah Indonesia membuka kesempatan kepada Newmont untuk kembali melakukan perundingan terkait Undang-Undang No. 4 tahun 2009, tentang Mineral Pertambangan dan Batubara (Minerba), dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Belaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pemerintah Indonesia, kata Chairul, juga memberikan waktu kepada Newmont untuk mencabut gugatan. “Karena pada dasarnya Pemerintah Indonesia melindungi investor. Tapi jika demikian, seperti Newmont, Pemerintah Indonesia akan mengambil tindakan yang akan merugikan PT Newmont sendiri. Kementerian ESDM dan BKPMP akan meminta sekali lagi kepada PT Newmont kembali ke meja perundingan,” katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik dalam kesempatan sama, enggan membeberkan kerugian apa yang akan ditanggung Newmont jika menolak mencabut gugatan dan menolak kembali ke meja perundingan. Demikian juga Menteri Perindustrian MS Hidayat, yang merahasiakan kerugian Newmont.