Keadaan Ketenagakerjaan Di Indonesia Dilaporkan Membaik

Analisa Trading – Badan Pusat Statitik melaporkan pada publikasi bulan Juni bahwa keadaan ketenagakerjaan di Indonesia pada Februari 2014 menunjukkan adanya perbaikan yang digambarkan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk bekerja dan penurunan tingkat pengangguran.

 

BPS melaporkan bahwa jumlah angkatan kerja pada Februari 2014 bertambah sebanyak 5,2 juta orang dibanding keadaan Agustus 2013 dan bertambah sebanyak 1,7 juta orang dibanding keadaan Februari 2013.
Penduduk yang bekerja pada Februari 2014 bertambah sebanyak 5,4 juta orang dibanding keadaan Agustus 2013, atau bertambah sebanyak 1,7 juta orang dibanding keadaan setahun yang lalu (Februari 2013).

 

Sementara jumlah penganggur pada Februari 2014 mengalami sedikit penurunan, yaitu sebanyak 260 ribu orang jika dibanding keadaan Agustus 2013, dan berkurang sebanyak 50 ribu orang jika dibanding keadaan Februari 2013.

 

Analis  mengemukakan bahwa indeks komposit (Jakarta Stock Exchange Composite Index, JCI) untuk periode 3 bulan terakhir menunjukkan kenaikan sekitar 3.32 % dalam 3 bulan terakhir.

 

Indeks LQ45 yang merupakan indeks yang terdiri dari 45 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, juga menunjukkan sinyal yang positif. Indeks LQ45 mengalami kenaikan sekitar 3.94% dalam 3 bulan terakhir.

 

Sementara itu Jakarta Islamic Index (JII) yang merupakan indeks yang menggunakan 30 saham yang dipilih dari saham-saham yang masuk dalam kriteria syariah (Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Bapepam-LK) dengan mempertimbangkan kapitalisasi pasar dan likuiditas, menunjukkan kenaikan sekitar 2.9% dalam 3 bulan terakhir. (VN)

Hadapi Pasar Bebas ASEAN, Sektor Ketenagakerjaan Perlu Terobosan

Analisa Trading – Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur baik material maupun spiritual.

Namun yang terjadi dewasa ini, Kadin menilai pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia masih sangat rendah dan dihadapkan pada ironi yang menyisahkan beberapa pertanyaan, di posisi mana terjadi kesalahan atau ketidaksempurnaan, apakah pada tataran individu/pelaku tenaga kerja, pada kelembagaannya, pada perantara atau justru pada regulasi yang menyertai.

“Yang pasti kondisi ini mengharuskan kita untuk mencari suatu pemecahan yang tidak lagi bersifat normative tetapi ke arah terobosan (breathrough) agar tenaga kerja sebagai aset bangsa tidak justru menjadi beban di kemudian hari bagi pembangunan,” kata Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja, Frans Go di Jakarta (30/4/2014).

Dia menuturkan, dalam pembangunan nasional terdapat 2 unsur penting selain pengembangan teknologi dan inovasi yaitu unsur Sumber Kekayaan Alam (SKA) dan unsur Sumber Daya Manusia (SDM). “Sumber kekayaan alam tidak akan berarti dan menyejahterakan rakyat jika tidak dikelola oleh tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas. Tenaga kerja mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan itu sendiri,” ungkap Frans.

Menurut dia, sektor tenaga kerja di Indonesia menghadapi permasalahan, baik permasalahan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Permasalahan tenaga kerja di dalam negeri menghadapi 3 (tiga) permasalahan utama, yaitu kesempatan kerja yang terbatas. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi belum mampu menyerap angkatan kerja yang masuk ke dalam pasar kerja dan jumlah penganggur yang telah ada. Kedua, rendahnya kualitas angkatan kerja. Berdasarkan data BPS Agustus 2013, rendahnya kualitas angkatan kerja terindikasi dari perkiraan komposisi angkatan kerja yang sebagian besar berpendidikan SD ke bawah yang masih mencapai 52 juta orang atau 46,95 persen. Ketiga, masih tingginya tingkat pengangguran. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 6,25 persen atau meningkat dari Februari 2013 yang tercatat 5,92 persen dan Agustus 2012 yang sebesar 6,14 persen.

Frans menyebutkan, masalah lain yang terjadi pada sektor ketenagakerjaan antara lain kenaikan upah yang signifikan dalam konteks UMR (Upah Minimum Regional), isu pekerjaan yang bersifat outsourcing, hingga isu pengangguran.

Kondisi yang sama terjadi juga bagi tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri, yang masih banyak menyisakan pekerjaan rumah. Landasan hukum terkait  penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Namun, kata Frans, ketika dibaca dan ditelaah secara kritis, UU ini dinilai lebih banyak mengatur prosedural dan tata cara penempatan TKI ke luar negeri, dan hanya sedikit mengatur hak-hak dan jaminan perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya.(FC)

 

Happy Trading!