Hasil Stress Test BI, Perbankan RI Masih Kuat

 

Hasil stress test Bank Indonesia (BI) pada Juni 2014 menunjukkan sistem keuangan Indonesia memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi risiko kredit dan risiko pasar (suku bunga, nilai tukar dan harga SBN). Stress test ini menggunakan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia pada posisi Juni 2014.

“Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia tetap terjaga, baik dari dilihat dari sisi perbankan, korporasi maupun rumah tangga,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah yang dikutip dari laman resmi BI, Senin (12/1/2015).

Dari sisi perbankan, hasil stress test dengan menggunakan data neraca dan kinerja bank posisi Oktober 2014, menunjukkan bahwa dari sisi permodalan, perbankan Indonesia masih cukup kuat meskipun terjadi penguatan dolar Amerika Serikat (AS). Sementara itu, koreksi harga Surat Berharga Negara (SBN) dengan skenario terburuk, yaitu penurunan harga SBN sebesar 20 persen menunjukkan penurunan Capital Adequacy Ratio (CAR) hanya sebesar 142 bps sehingga permodalan masih cukup memadai untuk mengantisipasi risiko kerugian terkait penurunan harga SBN.

 

Stress test secara terintegrasi dengan kombinasi risiko pasar dan risiko kredit, juga menunjukkan CAR industri perbankan maupun per kelompok BUKU masih cukup kuat di atas 8 persen. Dari sisi korporasi, penguatan dolar AS akan berdampak pada peningkatan kewajiban valas korporasi terutama bagi korporasi yang memiliki Utang Luar Negeri (ULN) relatif tinggi.

Peningkatan kewajiban valas korporasi yang tidak diikuti dengan peningkatan aset valas berpotensi menggerus permodalan korporasi. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan hasil stress test ketahanan korporasi swasta nonbank yang memiliki ULN menunjukkan bahwa dari 91 korporasi yang memiliki ULN dan posisi Net Foreign Liabilities (NFL) dengan data per triwulan II 2014 diperkirakan terdapat 7 korporasi atau 8,77 persen dari total korporasi yang di-observasi berpotensi insolvent (equity negatif) apabila nilai tukar Rupiah melemah sampai dengan kurs Rp15.500 per USD.

“Pengujian dengan skenario Rp15.500 per USD tolong jangan diartikan bahwa angka tersebut adalah level tolerasi BI. Kami juga menguji dengan berbagai variasi angka. Intinya, kami tidak menetapkan level tertentu dalam stabilitasi nilai tukar rupiah”, jelas Halim Alamsyah

Tak hanya itu, sisi Rumah Tangga (RT) juga menunjukkan tingkat leverage RT masih berada pada level yang aman. Dalam hal ini, utang RT masih dapat ditutup oleh pendapatan dan asetnya. Hal ini ditunjukkan dengan porsi pengeluaran untuk cicilan pinjaman (Debt Service Ratio/DSR) masih lebih rendah dibandingkan dengan persyaratan yang ditetapkan bank bagi calon debitur yang umumnya ditetapkan sekitar 30 persen dari penghasilan. Meskipun tingkat DSR RT relatif rendah, namun terdapat potensi risiko yang patut diwaspadai terutama pada kelompok RT berpenghasilan rendah.

“Meskipun hasil stress test menunjukkan hasil yang positif, BI senantiasa akan menjaga ketersediaan likuiditas di pasar keuangan dan mengedepankan stabilitas nilai tukar untuk mengeliminir dampak rambatannya terhadap SSK. BI juga akan terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan supervisory action dan mempercepat pendalaman pasar keuangan, termasuk penyempurnaan pasar repo untuk menjaga ketersediaan likuiditas melalui pasar uang yang lebih efisien.”, pungkas Halim.

TD Valas Bank Syariah Berpotensi Tambah Cadangan Devisa

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memperkirakan instrumen term deposit valuta asing (TD valas) yang diperuntukkan bagi perbankan syariah, akan menambah cadangan devisa sekitar US$ 250-300 juta.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara menuturkan, selama ini setiap ada kelebihan likuiditas valas di perbankan syariah selalu ditempatkan di luar negeri. Dengan adanya instrumen valas baru untuk perbankan syariah yang dikeluarkan BI tersebut, menurut Mirza, diharapkan dapat memberikan pilihan bagi perbankan syariah untuk menempatkan dananya di dalam negeri.

“Selama ini, bank syariah menempatkan dananya di luar negeri, karena itu BI menyediakan instrumen agar dananya lebih baik masuk ke sistem perbankan kita dan ditempatkan di BI,” ujar Mirza di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Mirza, BI lebih bersifat pasif dalam penyediaan instrumen penempatan berjangka syariah tersebut. Pasalnya, bank syariah selama ini kesulitan untuk menempatkan dananya di bank komersial dalam negeri. “BI di sini bersifat pasif saja menerima. Selama ini, mereka (bank syariah) menempatkan dana valas di bank komersial juga sulit. Karena itu, kami membuat instrumen syariah, potensinya mungkin tidak terlalu besar, karena pangsa pasarnya juga masih kurang dari 5%, kemungkinan akan menambah cadangan devisa sekitar US$ 250-300 juta,” ungkap dia.

Peraturan BI : Operasi Moneter Syariah

​Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 Tentang Operasi Moneter Syariah

 Ringkasan :
1.     PBI ini dikeluarkan untuk meningkatkan efektivitas Operasi Moneter Syariah (OMS)  dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perkembangan ekonomi, keuangan, dan moneter. Peningkatan efektivitas pengaturan OMS dilakukan dengan cara  menggabungkan pengaturan pada PBI tentangSertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) ke dalam PBI tentang OMS. Di dalam PBI ini diatur juga pengelolaan likuiditas dan pengayaan instrumen operasi moneter syariah guna mendukung pengembangan pasar valuta asing domestik dan pencapaian sasaran operasional kebijakan moneter.
2.     Substansi yang diatur di PBI tentang OMS ini pada dasarnya merupakan  penggabungan substansi di PBI tentang OMS dan PBI tentang SBIS, dan juga penambahan instrumen Term Deposit (TD) Syariah dalam valas, dengan beberapa penyesuaian pengaturan antara lain:
a.       Pengaturan penyebutan sistem secara umum yaitu sistem di Bank Indonesia.
b.       Penghapusan jual beli SBIS sebagai instrumen OPT Syariah.
c.       Penyesuaian pelaksanaan OPT Syariah dan menambah pengaturan lelang fixed rate tender danvariable rate tender.
d.       Pengaturan bahwa standing facilities syariah dilaksanakan setiap hari kerja.
e.       Fleksibilitas pada penjelasan PBI atas pengaturan SBIS yang dapat diagunkan kepada BI.
f.        Menghapus perseorangan sebagai peserta OMS.
g.       Penambahan klausul bahwa tujuan OMS untuk mencapai target operasional kebijakan moneter didukung dengan pengelolaan likuiditas di pasar valas.
h.       Penambahan instrumen TD Syariah dalam valas sebagai salah satu instrumen OPT dan pengaturan bahwa  TD Syariah dalam valas dapat dilakukan early redemption dan dapat menjadi pengurang Posisi Devisa Neto (PDN).
i.        Pengaturan kewajiban peserta OMS memiliki rekening giro valas di BI dalam hal  mengikuti transaksi OPT syariah dalam valas dan kewajiban menyediakan dana yang cukup untuk transfer ke rekening BI di bank koresponden.
j.        Pengaturan sanksi atas batalnya transaksi akibat gagal setelmen transaksi OPT Syariah dalam valas.
k.       Ketentuan penutup yang mencabut PBI tentang OMS dan PBI tentang SBIS yang saat ini berlaku, dan pengaturan bahwa ketentuan pelaksanaan dari kedua PBI yang dicabut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PBI tentang OMS yang baru.

bank

GUBERNUR BI RESMIKAN PELUNCURAN MARKET CODE OF CONDUCT

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meresmikan peluncuran Market Code of Conduct (CoC) yang telah diterbitkan dan diserahkan oleh Indonesia Foreign Exchange Market Committee (Indonesia FEMC) sebagai acuan dalam bertransaksi di pasar keuangan.

“Saya sangat bersyukur, market code of conduct ini bisa terwujud dalam waktu dekat. Ini karya komite yang pada Agustus lalu dibentuk. Dengan terbitnya market code of conduct ini akan menjadi acuan transaksi di pasar keuangan dan juga akan meningkatkan kredibilitas pasar keuangan Indonesia baik secara regional dan global serta membantu upaya pendalaman pasar keuangan di Tanah Air,” ujar Agus saat peluncuran CoC di Gedung BI, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Penyerahan CoC itu sendiri merupakan wujud kesepakatan para pelaku pasar kepada otoritas untuk turut serta membangun pasar keuangan Indonesia yang kredibel, resilien, terjaga stabilitasnya, terus berkembang, dan kondusif untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, serta mampu bersaing di pasar internasional.

Acuan tersebut merupakan panduan berperilaku dan bertindak bagi setiap pelaku pasar dalam bertransaksi di pasar keuangan domestik. CoC ini bertujuan untuk mengatur perilaku serta meningkatkan disiplin dan integritas pelaku pasar di pasar keuangan di Indonesia yang mencakup manajemen senior, manajemen, dandealers yang terlibat transaksi keuangan secara langsung secara harian.

“Acuan ini juga memberikan landasan tentang bagaimana pelaku pasar berperilaku terutama yang bersifatover the counter (OTC) yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebiasaan yang berlaku di pasar keuangan internasional. Indonesia FEMC menerbitkan panduan ini setelah melalui diskusi intens yang dilakukan bersama tim pendalaman pasar dari otoritas,” kata Ketua Indonesia FEMC Panji Irawan.

Dengan adanya CoC, lanjut Panji, diharapkan akan membantu pelaku pasar untuk memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait pasar keuangan di Indonesia serta mematuhi aturan tersebut dengan didukung standar integritas serta profesionalisme yang tinggi sesuai dengan best market practicesyang ada dalam bertransaksi di pasar keuangan.

“Para pelaku pasar pun diharapkan dapat menjiwai dasar-dasar dan prinsip-prinsip perilaku dalam CoC ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (tersirat),” ujar Panji.

FEMC yang beranggotakan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perwakilan bank dan perwakilan asosiasi, diresmikan oleh Gubernur Bank Indonesia pada 1 April 2014. Pembentukan komite ini dilatarbelakangi pentingnya komunikasi dan koordinasi antara regulator dengan pelaku pasar, termasuk asosiasi yang terkait dengan pasar keuangan.

Visi Indonesia FEMC adalah membangun pasar keuangan Indonesia yang kredibel, resilien, terjaga stabilitasnya, terus berkembang dan kondusif untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, serta mampu bersaing di pasar internasional

BI DORONG PERBAIKAN DEFISIT TRANSAKSI BERJALAN JELANG MEA

Bank Indonesia (BI) terus mendorong upaya perbaikan defisit neraca transaksi berjalan ke arah yang lebih positif jelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan respons kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dan juga BI sejauh ini sudah mampu mengarahkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih seimbang, namun menurut hasil tersebut belum cukup.

“Defisit neraca transaksi berjalan ini sudah terjadi sejak triwulan IV 2011. Padahal, sebelumnya kita surplus. Kita harus menyamakan visi. Kita sudah lakukan upaya yang cukup baik, tapi itu belum cukup. Kalau dahulu kita pernah surplus, seharusnya kita bisa surplus lagi,” ujar Agus saat peluncuran Market Code of Conduct di Gedung BI, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Agus menuturkan seharusnya upaya perbaikan defisit transaksi berjalan telah dilakukan sejak Bank Sentral Amerika The Fed masih memasok uang murah (quantitative easing) ke negara-negara berkembang.

“Ketika masa quantitative easing kita lupa perbaikan defisit dengan perbaikan infrastruktur serta upaya lainnya. Walaupun saat ini defisi transaksi berjalan sudah membaik, tapi belum cukup. Oleh karena itu, reformasi struktural tidak bisa ditunda lagi,” ujarnya.

Gubernur BI menambahkan pemerintah bersama Bank Indonesia perlu terus mencermati berbagai risiko dari perekonomian global, terutama risiko yang bersumber dari normalisasi kebijakan Fed dan risiko perlambatan ekonomi Tiongkok. Selain itu, risiko geopolitik dan juga meningkatnya utang luar negeri swasta di negara-negara berkembang termasuk Indonesia patut menjadi perhatian.

“Pada 2015, MEA juga sudah mulai efektif. Kita masih punya waktu beberapa bulan untuk mempersiapkannya,” tuturnya.

Defisit transaksi berjalan sendiri pada triwulan I 2014 diperkirakan 2,06 persen dari PDB atau menurun dari defisit pada triwulan IV 2013 sebesar 2,12 persen dari PDB. Penurunan defisit transaksi berjalan dipengaruhi oleh kontraksi impor nonmigas sejalan dengan moderasi pertumbuhan ekonomi, meskipun ekspor juga mencatat kontraksi.

Sementara itu, pada triwulan II dan III 2014 defisit transaksi berjalan diperkirakan untuk meningkat sesuai pola musiman, antara lain akibat peningkatan impor menjelang puasa dan hari raya serta repatriasi pendapatan dan pembayaran bunga, meski secara keseluruhan defisit transaksi berjalan 2014 diperkirakan tetap dapat ditekan di bawah 3,0% dari PDB

Alasan Bank Indonesia koreksi prediksi pertumbuhan ekonom

 Bulan lalu, Bank Indonesia (BI) mengoreksi prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 sebesar 5,1-5,5 persen, dari sebelumnya 5,5-5,9 persen. Namun, revisi ini dinilai hal wajar dan tidak serta merta memberikan penilaian bahwa ekonomi Indonesia mengkhawatirkan.

Menurut Bank Indonesia, angka prediksi pertumbuhan ekonomi nasional masih terbilang kuat jika dibandingkan dengan negara lain.

“Pertumbuhan ekonomi, kita revisi jadi 5,1-5,5 persen itu, diturunkan dari target sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi kita tetap strong di angka itu, karena ini kompleks tergantung kondisi eksternal maupun internal,” ucap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam acara pelatihan wartawan Bank Indonesia di Bandung akhir pekan ini.m

Pihaknya menetapkan prediksi target pertumbuhan ekonomi di angka tersebut sebagai respons kondisi ekonomi global maupun dalam negeri. Revisi pertumbuhan ekonomi disesuaikan dengan perlambatan perekonomian China dan Eropa.

“Kalau eksternal kita tidak bisa mengontrol dan tergantung kondisi di sana, seperti di China dan Eropa. Itu tidak bisa kita kontrol, makanya kita sesuaikan itu,” tegasnya.

Bank Indonesia mengklaim selalu memperhatikan kondisi ekonomi terkini untuk mengontrol nilai tukar Rupiah, sekaligus mempersiapkan kebijakan moneter.

“Langkah BI menjaga stabilitas rupiah baik sisi internal dan eksternal. Bank Indonesia kita koordinasi kebijakan dengan pemerintah. Kebijakan moneter baik suku bunga dan nilai tukar sesuai fundamental,” tutupnya.

Maret, utang asing Indonesia melejit mencapai USD 276,5 M

Bank Indonesia (BI) melansir data terbaru mengenai utang luar negeri Indonesia. Per Maret 2014, utang luar negeri Indonesia tembus USD 276,5 miliar atau setara dengan Rp 3.156,8 triliun.

Angka utang ini naik dari bulan sebelumnya yang hanya USD 272,3 miliar. Jika dibandingkan dengan Maret 2013 (yoy), angka utang ini juga naik di mana kala itu utang tercatat hanya USD 254,6 miliar.

Rabu Siang, Rupiah Melemah ke Posisi Rp 11.524 per USD
Dilansir dari situs resmi bank sentral, utang luar negeri ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan Bank Indonesia sebesar USD 130,5 miliar. Selanjutnya, utang luar negeri swasta mencapai USD 146 miliar.

BI mencatat utang luar negeri pemerintah mencapai USD 122,4 miliar atau naik dari bulan sebelumnya yang hanya USD 129 miliar. Sedangkan, utang luar negeri Bank Indonesia sebesar USD 8 miliar.

Utang luar negeri swasta juga naik dari bulan sebelumnya yang hanya USD 143,3 miliar. Utang luar negeri swasta terdiri dari utang perbankan yang mencapai USD 25,3 miliar. Selanjutnya, utang nonbank atau bukan bank sebesar USD 160,7 miliar.

Utang luar negeri nonbank ini sendiri terbagi menjadi financial corporation atau LKBB sebesar USD 8,7 miliar dan utang perusahaan bukan lembaga keuangan atau nonfinancial corporation sebesar USD 111,9 miliar.

BI Catat Rupiah Menguat 7,13% di Kuartal I

Fundamental ekonomi yang membaik dan diikuti penguatan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mendorong nilai tukar Rupiah dalam tren menguat pada triwulan I-2014, sebelum kemudian sedikit terkoreksi pada April 2014.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengatakan, pada akhir triwulan I-2014, Rupiah menguat 7,13 persen dibandingkan dengan level akhir 2013. Penguatan terutama terjadi sejak Februari 2014 sejalan dengan meningkatnya aliran masuk modal asing.

“Namun penguatan Rupiah sedikit terkoreksi pada April 2014, dipengaruhi pernyataan The Fed yang lebih hawkish, kekhawatiran atas perlambatan ekonomi Tiongkok, dan eskalasi ketegangan geopolitik di perbatasan Ukraina-Rusia,” tutur dia di Gedung BI,Jakarta, Kamis (8/5/2014).

PDBPada April 2014, Rupiah ditutup di level Rp11.562 per USD, melemah 1,74 persen dibandingkan dengan level akhir Maret 2014. Secara rata-rata, Rupiah pada April 2014 tercatat Rp11.439 per USD, melemah 0,17 persen dari bulan sebelumnya.

“Perkembangan nilai tukar Rupiah sampai April 2014 tersebut juga diikuti dengan perkembangan positif pada struktur mikro pasar valas seperti volume transaksi valas yang meningkat, dan selisih bid-ask yang menipis, sehingga menunjukkan kondisi pasar valas domestik yang semakin likuid,” tutur dia.

“Ke depan, BI tetap konsisten menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya, dan didukung berbagai upaya untuk meningkatkan pendalaman pasar uang,” tukas dia.